TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

TUGAS PAPER

Disusun Sebagai Ulangan Tengah Semester

Mata Kuliah Kepemimpinan Dalam Sektor Publik

Dosen Pengampu : Hendra Sukmana, M.KP

Disusun Oleh:

NUR AMIRIL

NIM. 232020100183

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

TAHUN 2024

1.         PENDAHULUAN

Indonesia pada abad ke-21. Paradigma baru tersebut membutuhkan perubahan kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur pemerintah untuk mengelola informasi dan produktivitas pegawai dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tuntutan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Perlu dilakukan perubahan mendasar dan tuntas terhadap paradigma lama yang mengekang masyarakat dalam melayani aparatur pemerintah. Dalam pandangan baru tentang kepemimpinan publik, pemimpin harus dapat memberikan solusi secara bijak, efisien, dan produktif atas segala permasalahan yang muncul, bekerja sama dengan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Morse dan Buss (2008: 247-248), pemimpin pemerintahan belakangan ini menyadari bahwa mereka harus menjadi agen perubahan sebagai servant public baru.

Mereka harus mampu menciptakan perubahan, memperbaiki organisasi, dan memimpin bawahannya untuk mencapai produktivitas kerja yang diinginkan, dengan dukungan teknologi, pemahaman tentang globalisasi, ekonomi, dan harapan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, para pimpinan di jajaran aparaturnegara harus melakukan pembaharuan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya pemikiran baru tentang paradigma kepemimpinan publik dan tuntutan dari masyarakat akan ditingkatkannya mutu pelayanan publik menegaskan pentingnya pembaharuan tersebut.

Perlunya perubahan kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur pemerintah untuk mengelola informasi dan produktivitas pegawai dengan memanfaatkan ipteks menjadi kunci dalam membangun paradigma baru kepemimpinan publik di Indonesia pada abad ke-21.

2.         PEMBAHASAN 

Kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam. Tiga tantangan utama adalah tantangan keberagaman, korupsi, dan perubahan sosial dan teknologi.

Tantangan pertama adalah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia yang memerlukan pemimpin yang mampu menghargai dan memahami perbedaan tersebut. Dalam menghadapi tantangan ini, Meehan (2013) menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat mengembangkan hubungan yang harmonis, penuh kepercayaan, dan saling pengertian.

Tantangan kedua adalah korupsi, yang merupakan masalah besar dan kompleks di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas dan etika yang tinggi. Avolio dan Yammarino (2002) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat membantu mengembangkan bawahan secara moral dan mengurangi perilaku korupsi.

Tantangan terakhir adalah perubahan sosial dan teknologi yang berubah dengan pesat, sehingga memerlukan pemimpin yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan tersebut. Gaya kepemimpinan visioner dapat membantu dalam memandu arah perubahan dan inovasi seiring dengan perkembangan teknologi dan tren global (Judge dkk., 2002).

Untuk memecahkan tantangan di atas, pemimpin membutuhkan gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat tiga gaya kepemimpinan yang mungkin cocok diterapkan di Indonesia, yaitu transformasional, transaksional, dan partisipatif.

Gaya kepemimpinan transformasional mengandalkan komunikasi yang efektif dan memberikan inspirasi untuk mendorong orang untuk berinovasi, memperbaiki kinerja, dan mengembangkan kemampuan diri. Gaya ini akan efektif pada lingkungan kerja yang belum terstruktur dengan baik dan ketidakpastian dalam kondisi ekonomi.

Menurut Kurniawan (2017), kepemimpinan transformasional mempengaruhi motivasi, kinerja dan kepuasan kerja karyawan, serta merangsang inovasi dan mutu pelayanan publik. Namun, kepemimpinan transformasional di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya instrumen evaluasi kinerja serta sulitnya mencapai konsensus dan pemahaman bersama dari bawahan.

Gaya kepemimpinan transaksional menekankan pada pemberian insentif dan penghargaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Gaya ini cocok diterapkan pada situasi-situasi yang memerlukan stimulus eksternal untuk meningkatkan kinerja para pegawai dan aparat pemerintah.

Prabowo (2019) menekankan bahwa transfomasi terhadap model kepemimpinan yang transaksional harus dilakukan agar dapat mencapai kinerja yang efektif. Terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transaksional dan kinerja pegawai di sektor publik, namun ketergantungan pada penghargaan dan insentif jangka pendek dapat menghasilkan kinerja yang tidak optimal dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang dibutuhkan dalam pelayanan publik.

Gaya kepemimpinan partisipatif memperhatikan sudut pandang dari karyawan atau masyarakat terkait untuk mengambil keputusan. Dalam lingkungan pemerintahan, gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan motivasi para pegawai dan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Siregar (2019), satu keuntungan dari kepemimpinan partisipatif adalah terciptanya karyawan yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan mempunyai semangat dalam mencapai tujuan, namun tantangan kepemimpinan partisipatif adalah memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan poin-poin kesepakatan bersama dalam suatu masalah dan harus mempertimbangkan pandangan semua pihak yang terkait.

Namun, dalam menerapkan gaya kepemimpinan, pemimpin perlu mempertimbangkan beberapa kecenderungan umum di Indonesia seperti adanya perilaku otoriter, sikap patriarki, kurangnya penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta birokrasi yang lambat. Di sinilah tantangan kepemimpinan yang sebenarnya terletak, karena dalam setiap gaya kepemimpinan akan ada tantangan khusus yang menyertainya. Untuk itu, kepemimpinan yang efektif dalam konteks Indonesia harus memilih dan mengadaptasi gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan karakteristik situasi dan kondisi yang ada.

3.         KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Pemimpin harus mampu mengembangkan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia serta memperhatikan karakteristik perilaku dan tingkah laku masyarakat dan pegawai di dalamnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan partisipatif dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia, namun dalam mengimplementasikannya diperlukan adaptasi dan modifikasi sesuai dengan situasi yang ada.

4.         REKOMENDASI

Penulis merekomendasikan bahwa pemimpin pemerintahan di Indonesia harus memiliki kepemimpinan yang terbuka, memfasilitasi kerjasama tim serta lingkungan kerja yang produktif, membangun kemampuan kepemimpinan yang kreatif serta memastikan bahwa kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas terjaga dengan baik dengan mengkombinasikan ketiga gaya kepemipinan yaitu transformasional, transaksional dan partisipatif.

REFERENSI

Avolio, B. J., & Yammarino, F. J. (2002). Transformational and charismatic leadership: The road ahead.

Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review.

Kurniawan, S. (2017). Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, 5 (1): 41-48.

Meehan, P. J. (2013). Leadership as relationship: the case for an Indonesian approach.

Morse, Richardo S. and Buss Terry F. 2008. Innovations in Public Leadership Development. New York: ME Sharpe, Inc.

Prabowo, D. (2019). The Impact of Transactional Leadership on Employee Performance in Public Sector: Evidence from Malaysia and Indonesia. Journal of Business and Management Sciences, 7 (1): 23-29.

Siregar, R. (2019). Relationship between Participative Leadership and Employee Performance in Government: Legal Basis and Solutions. Journal of Politics and Governance, 7 (2): 31-37.