PROGRAM STUDY S1 ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SIDOARJO GKB2,
Kampus I, Jl. Raya Mojopahit 666 B
Sidoarjo, Telp : +62-31-8945444
TUGAS MATA KULIAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NAMA :
NUR AMIRIL
NIM :
232020100183
MATA KULIAH :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS : BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
KELAS :
B3 – RPL
TUGAS: PERAN STAKEHOLDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan pusat memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses,
mekanisme, dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.
Dengan demikian, desa sebagai pemerintahan masyarakat juga sebagai basis untuk
memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dikeluarkan
kebijakan dibentuknya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari
desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.
Perkembangan ilmu manajemen, lebih tepatnya bidang manajemen pemerintahan,
menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan
pengalokasian keuangan publik tidak hanya menjadi keharusan untuk pemerintah
pusat saja, namun pemerintahan daerah dan desa juga wajib melaksanakan
akuntabilitas dan transparansi tersebut. Konsep akuntabilitas merupakan bagian
dari konsep Good Corporate Governance yang meliputi akuntabilitas,
transparansi, independensi, dan objektivitas. Konsep akuntabilitas muncul
dikarenakan adanya perbedaan fungsi dalam sebuah organisasi, sehingga evaluasi
diperlukan secara terpisah terhadap tugas dan kerja. Proses akuntabilitas
merupakan proses yang selalu berkaitan, dimana seorang individu atau organisasi
diharuskan bertanggungjawab kepada pihak lain.
Kekuasaan pemerintahan dilegitimasi oleh syarat-syarat akuntabilitas publik.
Ada kepercayaan kepada pihak pengelola suatu organisasi atau perusahaan, yang
menjadi alasan pokok mengapa akuntabilitas organisasi itu sangatlah penting.
Tidak hanya itu, akuntabilitas merupakan indikator kemampuan suatu pemerintahan
untuk memperoleh kepercayaan publik dan juga menjadi alat ukur kuat dan
lemahnya partisipasi masyarakat.
Pasal 2 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan
daerah membahas tentang keuangan desa yang harus dikelola berdasarkan asas-asas
keterbukaan atau transparan, akuntabel, partisipatif, dan juga dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi, akses dan kebebasan
untuk semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana
pengelolaan pemerintahan desa diselenggarakan akan dijamin, meliputi informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan, dan bagaimana pelaksanaannya serta
hasil-hasil yang dicapai.
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang
membutuhkan, yaitu masyarakat. Dalam situasi tertentu, penggunaan Alokasi Dana
Desa sangat rawan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pihak yang
seharusnya dapat dipercaya oleh para masyarakat awam dalam membangun desa untuk
menjadi lebih baik, maju dan berkembang.
Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangatlah bergantung pada
beberapa faktor, di antaranya kesiapan seluruh lapisan masyarakat khususnya
aparatur pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya di
lapangan. Stakeholder merupakan semua pihak yang terlibat dan mempunyai
hubungan secara langsung dalam upaya pengalokasian dana desa. Pembangunan suatu
desa merujuk pada Sustainable Development Goals (SDGs) desa, yang terdiri dari
18 tujuan. SDGs Desa ini diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa pada
tahun 2020-2024 dan akan masuk dalam prioritas penggunaan dana desa.
Pengelolaan Aloksi Dana Desa merupakan anjuran dari Pemerintah yang
tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, dimana setiap desa
diwajibkan untuk mengelola dana desa dengan tepat dan sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam pengelolaan alokasi dana
desa terdapat beberapa permasalahan, seperti rendahnya transparansi, kurangnya
akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat.
Dalam kondisi yang optimal, pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan
dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, peran
aktif pemerintah desa yang berakuntabilitas, transparan, serta partisipatif
akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana
desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses
pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dapat meningkatkan
kepercayaan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan
masyarakat.
LANDASAN TEORI
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan adalah faktor mendasar dalam menjalankan setiap kegiatan dan
program. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan berbagai faktor yang tersedia
dalam menjalankan suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Perencanaan
juga diartikan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber
daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
Output dari kegiatan perencanaan adalah dokumen perencanaan. Namun,
kualitas proses dalam mencapai dokumen tersebut juga tidak bisa diabaikan.
Menurut Conyers dan Hills (1990:74), proses perencanaan dapat digambarkan
sebagai suatu siklus yang terdiri dari decision to adopt planning, establish
organizational framework, specify planning goal, formulate objective, collect
and analyze data, identify alternative, appraise alternative, select preferred
alternative, implement, monitor, and evaluate.
Keberhasilan perencanaan sangat tergantung pada kualitas proses yang
dilakukan. Oleh karena itu, proses perencanaan perlu dilakukan dengan baik dan
terencana agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat
menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam proses perencanaan, penting untuk
melibatkan semua stakeholder yang terkait, agar tercipta kesepahaman dan
dukungan dari semua pihak.
Dalam konteks pemerintahan desa, peran perencanaan sangat krusial dalam
menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk masyarakat. Perencanaan yang
baik dapat membantu desa merumuskan tujuan jangka panjang yang jelas dan
terukur, serta menjaga agar kegiatan dan program yang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga akan membantu pemerintah
desa dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan desa, karena dapat memperjelas tujuan dan hasil yang ingin dicapai.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perencanaan Pembangunan
Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:15-39), terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi perencanaan pembangunan. Faktor-faktor perencanaan pembangunan
tersebut antara lain:
1. Faktor lingkungan: Lingkungan merupakan salah satu faktor
penting dalam perencanaan pembangunan. Faktor ini mencakup kondisi geografis,
iklim, keadaan alam, keanekaragaman hayati, serta kondisi sosial masyarakat
sekitar.
2. Faktor sumber daya manusia: Faktor sumber daya manusia
juga memengaruhi perencanaan pembangunan. Ketersediaan tenaga kerja yang
terdidik dan berpengalaman akan berkontribusi dalam mengoptimalkan penggunaan
sumber daya yang ada.
3. Faktor sistem: Faktor sistem juga penting dalam
perencanaan pembangunan. Sistem yang ada harus mampu mendukung proses perencanaan
dan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Faktor ilmu pengetahuan: Faktor ini mencakup teknologi
dan inovasi yang diperlukan dalam mengatasi berbagai masalah dalam suatu daerah
atau wilayah. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu efektivitas
pelaksanaan program pembangunan.
5. Faktor pendanaan: Faktor pendanaan merupakan salah satu
faktor yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Memiliki sumber
pendanaan yang memadai akan memungkinkan untuk melakukan program dan kegiatan
yang telah direncanakan.
Kelima faktor tersebut merupakan unsur yang sangat penting dan memengaruhi
apakah suatu perencanaan yang dibuat memungkinkan untuk dilaksanakan. Pada sisi
lain, faktor-faktor perencanaan pembangunan tersebut juga akan memengaruhi
sejauh mana kualitas perencanaan tersebut dibuat. Oleh karena itu, dalam
perencanaan pembangunan, seluruh faktor tersebut perlu diperhitungkan dengan
baik agar perencanaan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil
yang optimal untuk masyarakat.
Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan
Terkait peran perencana, sebagaimana disebutkan oleh Conyers (1994),
perencana harus mampu bekerja sama dengan siapapun dan pihak manapun yang
terlibat dalam proses perencanaan. Keterampilan sosial dan kemampuan dalam
berkomunikasi menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang
perencana.
Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk
menciptakan kesepahaman dan dukungan dari semua pihak. Perencana harus mampu
memahami perspektif dan kepentingan dari setiap stakeholder dalam proses
perencanaan, sehingga perencanaan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan
mencapai tujuan yang diinginkan.
Peran administrator dan politisi dalam perencanaan pembangunan adalah untuk
mengelola dan mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program
pembangunan. Administrasi pemerintahan dan kebijakan politik menjadi faktor
penting dalam perencanaan pembangunan karena akan mempengaruhi arah dan tujuan
pembangunan.
Perencanaan Partisipatif dalam Perspektif Administrasi
Publik
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan proses penting untuk
pembelajaran masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah jenis perencanaan yang
memperhatikan kepentingan masyarakat dalam tujuannya serta melibatkan
masyarakat baik langsung maupun tidak. Hal ini menekankan keterlibatan dari
semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan dalam pembangunan. Menurut Suratman (2008), konsep pembangunan
partisipatif diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta,
dan organisasi masyarakat non-pemerintah secara terstruktur.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan penting karena dapat
membantu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dalam perencanaan
partisipatif, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhan
serta aspirasi mereka dan kemudian ikut serta dalam pengambilan keputusan.
Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan harus memperhatikan
masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan berupaya untuk menerapkannya dalam
perencanaan pembangunan yang dilakukan.
Selain itu, perencanaan partisipatif juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dalam pembangunan partisipatif, masyarakat dianggap sebagai pelaku utama dan berperan aktif dalam seluruh tahapan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat yang lebih baik dan luas diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif serta akuntabel.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Stakeholder Dalam Pengalokasian Dana Desa
Stakeholders dapat dikelompokkan menjadi empat jenis berdasarkan peran dan
tanggung jawabnya.
Pertama, policy creator, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,
kaur keuangan, kaur, dan kasi. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam
pengelolaan keuangan desa dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan APBDesa
serta pengelolaan barang milik desa. Sedangkan Sekretaris Desa bertugas sebagai
koordinator PPKD untuk mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
APB Desa dan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa. Kaur dan Kasi memiliki tugas terkait pengendalian
kegiatan dan penyusunan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
Kedua, stakeholders koordinator, yaitu PPKD yang terdiri atas Sekretaris
Desa, Kaur, Kasi, dan kaur keuangan desa. Tugas PPKD adalah melaksanakan
pengelolaan keuangan desa dan penyusunan anggaran kegiatan desa sesuai dengan
bidang tugas masing-masing.
Ketiga, fasilitator, yaitu Pendamping desa yang bertugas dalam pendampingan
terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan desa. Pendamping Desa juga memiliki tugas terkait fasilitasi dan
pendampingan dalam kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan desa dengan adanya laporan.
Keempat, implementor, yaitu TPK yang terdiri dari pemerintah desa dan
lembaga kemasyarakatan. Implementor bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan desa yang terkait dengan kebijakan dan keputusan yang
telah diambil oleh PPKD dan pendamping desa.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) Harus
Melibatkan Partisipasi Masyarakat
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) harus melibatkan
partisipasi masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilan program
pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPdes dapat
membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan
membuat program-program pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu, partisipasi
masyarakat juga dapat memotivasi dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat
terhadap program pembangunan.
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPdes dapat dilakukan melalui
beberapa cara, seperti melalui rapat desa atau musyawarah desa, dialog terbuka,
atau melalui media sosial. Pada saat rapat desa, masyarakat dapat memberikan
masukan terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan yang dianggap penting bagi
masyarakat. Tidak hanya itu, dialog terbuka dan konsultasi dengan masyarakat
dapat membantu pemerintah desa dalam memperoleh masukan dan saran untuk
meningkatkan kualitas program pembangunan.
Dalam partisipasi masyarakat pada penyusunan RKPdes, perlu dipastikan bahwa
setiap orang berhak untuk memberikan masukan dan saran sesuai kebutuhan
masyarakat. Semua hasil diskusi dan pertemuan dengan masyarakat harus
didokumentasikan dan direkapitulasi, sehingga penyusunan RKPdes dapat dilakukan
dengan lebih baik dan transparan.
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPdes dapat membawa manfaat
positif bagi pemerintah desa dan masyarakat di desa. Dengan melibatkan
masyarakat pada tahap awal, program pembangunan yang disusun oleh pemerintah
desa akan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu,
partisipasi masyarakat secara aktif juga dapat meningkatkan tanggung jawab
masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.
Penentuan Skala Perioritas Dalam Pembangunan di Desa
Sesuai Kebutuhan Bukan Kemauan
Penentuan skala prioritas dalam pembangunan di desa seharusnya didasarkan
pada kebutuhan masyarakat dan bukan semata-mata atas kemauan atau preferensi
individu atau kelompok yang berkuasa. Skala prioritas adalah penentuan urutan
atau tingkat kepentingan dari suatu usulan atau program pembangunan yang akan dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memperoleh informasi mengenai
kondisi desa, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Setelah memperoleh informasi tersebut, pemerintah desa
dapat menentukan program-program pembangunan yang akan dijalankan dalam jangka
waktu tertentu dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Dalam menentukan skala prioritas, pemerintah desa seharusnya melibatkan
masyarakat secara aktif dan responsif. Partisipasi masyarakat akan memberikan
informasi mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga program-program
pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pengambilan
keputusan yang berbasis pada informasi yang diperoleh melalui partisipasi
masyarakat juga memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan rasa memiliki
masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan.
Menentukan Arah Pembangunan Berdasarkan Data SDGS Desa
Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tujuan pembangunan
berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
diprioritaskan untuk dicapai oleh masyarakat di seluruh dunia pada tahun 2030.
SDGs terdiri dari 18 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan seperti
mengatasi kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan lingkungan
hidup.
Data SDGs desa dapat menjadi acuan untuk menentukan arah pembangunan di
desa. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi desa dan seberapa jauh
desa mencapai target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB.
Menentukan arah pembangunan yang berbasis pada data SDGs desa dapat membantu
pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa yang lebih terstruktur
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah pertama dalam menentukan arah pembangunan dengan menggunakan data
SDGs desa adalah dengan melakukan identifikasi terhadap 18 tujuan SDGs dan
indikator yang terkait pada tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui
survei atau pengumpulan data yang dilakukan oleh tim pemerintah desa atau
melalui partisipasi aktif dari masyarakat.
Setelah mengetahui kondisi desa saat ini, pemerintah desa dapat memilih
beberapa tujuan SDGs yang dianggap paling krusial untuk menentukan arah
pembangunan. Misalnya, jika tingkat kemiskinan masih tinggi, maka prioritas
pembangunan dapat diarahkan pada tujuan SDGs nomor 1, yaitu mengakhiri
kemiskinan. Pemerintah desa dapat menetapkan target spesifik untuk mencapai
tujuan tersebut, seperti mengurangi tingkat kemiskinan sampai dengan suatu
persentase tertentu atau memberikan akses pada masyarakat untuk pekerjaan dan
peluang usaha yang lebih baik.
Setelah menetapkan tujuan pembangunan, pemerintah desa dapat mengembangkan
rencana aksi dan program pembangunan dengan kegiatan yang tepat dan
berkelanjutan. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap pengambilan
keputusan dan program yang ditetapkan didasarkan pada data SDGs desa, serta
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan program
pembangunan.
Selanjutnya, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
terhadap program pembangunan yang telah dijalankan untuk memastikan
keberhasilan dan keefektifannya dalam mencapai target pembangunan. Berdasarkan
hasil evaluasi, pemerintah desa bisa melakukan penyesuaian dan perbaikan
program jika diperlukan.
KESIMPULAN
Dari beberapa pembahasan diatas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa peran
Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Secara Pertisipatif adalah
sebagai berikut:
1. Peran 4 Pilar Stakeholder di fungsikan dengan baik dan
sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
2. Melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan
melibatkan partisipatif masyarakat.
3. Menentukan skala perioritas pembangunan berdasarkan
kebutuhan bukan kemauan semata.
4. Menentukan arah pembangunan berdasarkan indikator SDGS
Desa.
Dengan menerapkan kesimpulan yang saya berikan, diharapkan peran
Stakeholder dalam perencanaan pembangunan desa secara pertisipatif dalam
terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.
Komentar
Posting Komentar